Image of Peniadaan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengawasan serta Pencegahan Hukum terhadap Korporasi

Text

Peniadaan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengawasan serta Pencegahan Hukum terhadap Korporasi

Peniadaan pertanggungjawaban pidana sering kali terjadi akibat kesulitan oleh penyidik dalam menelusuri tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu dalam struktur korporasi. Korporasi sebagai subjek hukum kerap memanfaatkan struktur kompleks tersebut untuk menghindari tanggung jawab pidana. Dalam konteks ini, alasan peniadaan pertanggungjawaban pidana sering dikaitkan dengan faktur ketidaktahuan, kelalain prosedural, atau kesulitan dalam membuktikan niat pidana (mens rea) dari individu-individu yang terlibat dalam tindak pidana. Beberapa pedoman hukum seperti KUHP, UU Nomor 31/1999. UU Nomor 32/2009, Perma Nomor 13/2016, Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, dan Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 hadir guna memberikan pedoman mengenai bagaimana proses hukum terhadp korporasi dilakukan, namun sayangnya masih terdapat celah tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia.

Ketersediaan
TXB0012667-2025-S1TXB 345.04 Edi pRak. Hukum PidanaTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - On Reserve
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
TXB 345.04 Edi p
Penerbit
Depok : Rajawali Pers.,
Deskripsi Fisik
x, 104 hlm.; 23 cm.
Bahasa
Bahasa Indonesia
ISBN/ISSN
9786230812378
Klasifikasi
345.04
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
cet. 1, Oktober 2024
Subjek
Pertanggungjawaban Pidana
Criminal liability of juristic persons
Corporate criminal liability
Pertanggungjawaban Hukum--Kejahatan Korporasi
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar