Image of Hukum Kedokteran Kehakiman

Text

Hukum Kedokteran Kehakiman

Menurut hukum pidana Indonesia, setiap dokter yang bertindak sebagai ahli, atas permintaan penyidik harus diperiksa orang yang luka atau mati yang diduga sebagai korban tindak pidana. Menurut Pasal 216 KUHP, pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu dijatuhkan, jika dokter menolak pemeriksaan forensik atas permintaan penyidik. IKK berguna untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman bidang kedokteran ketika bersaksi dalam kasus hukum, baik itu pidana, perdata atau kasus hukum lainnya.

Ketersediaan
TXB0012432-2025-S1TXB 344.041 Ady hRak. Hukum PidanaTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - On Reserve
TXB0012433-2025-S1TXB 344.041 Ady hRak. Hukum PidanaTersedia
TXB0012434-2025-S1TXB 344.041 Ady hRak. Hukum PidanaTersedia
TXB0012435-2025TXB 344.041 Ady hRak. Hukum PidanaTersedia
TXB0012436-2025TXB 344.041 Ady hRak. Hukum PidanaTersedia
TXB0012456-2025-S1TXB 344.041 Ady hRak. Hukum PidanaTersedia
TXB0012457-2025-S1TXB 344.041 Ady hRak. Hukum PidanaTersedia
TXB0012458-2025-S1TXB 344.041 Ady hRak. Hukum PidanaSedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-03-06)
TXB0012459-2025TXB 344.041 Ady hRak. Hukum PidanaTersedia
TXB0012681-2025TXB 344.041 Ady hRak. Hukum PidanaTersedia
TXB0012682-2025TXB 344.041 Ady hRak. Hukum PidanaTersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
TXB 344.041 Ady h
Penerbit
Jakarta : Kencana.,
Deskripsi Fisik
xii, 158 hlm.; 20 cm.
Bahasa
Bahasa Indonesia
ISBN/ISSN
9786233846868
Klasifikasi
344.041
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Ed. 1, cet. 1, Mei 2024
Subjek
Kedokteran--Undang-undang dan peraturan
Medical jurisprudence
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar