Text

Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism Vs Judicial Restraint

---

Perdebatan perihal judicial activism kontra judicial restraint baru mengemuka setelah kekuasaan kehakiman dalam perkembangannya, juga diberi “tugas” menegakkan prinsip supremasi konstitusi (supremacy of the constitution) melalui perannya sebagai penafsir konstitusi. Peran sebagai penafsir konstitusi menjadi viral karena prinsip supremasi konstitusi (yang dipelopori oleh Amerika Serikat dengan mengadopsi model konstitusi tertulis) diletakkan sebagai bagian penting constitutionalism yang merupakan syarat utama negara demokrasi yang berdasarkan konstitusi (constitutional democratic state).

Dengan memberikan peran menafsirkan konstitusi kepada pengadilan, berarti prinsip supremasi konstitusi itu ditegakkan melalui supremasi pengadilan (judicial supremacy). Di Amerika Serikat, mula pertama implementasi penegakan prinsip konstitusi melalui supremasi pengadilan itu ditegaskan terutama ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan pengadilan memiliki kewenangan menguji konstitusionalitas undang-undang dalam kasus Marbury v. Madison (1803). Sejak saat itu hingga kini, secara akademik, isu judicial activism kontra judicial restraint masih tetap berada dalam “status” inconclusive discourse.

---

Ketersediaan

TXB0010545-2022-S1	TXB 347.14 Zain k	Rak. Hukum Tata Negara	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - On Reserve
TXB0011571-2024-S1	TXB 347.14 Zain k	Rak. Hukum Tata Negara	Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

TXB 347.14 Zain k

Penerbit

Depok : Rajawali Pers., 2021

Deskripsi Fisik

xxxvi, 176 hlm.; 23 cm.

Bahasa

Bahasa Indonesia

ISBN/ISSN

9786233720632

Klasifikasi

347.14

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Edisi 1, cet. 1, Oktober 2021

Subjek

Kekuasaan Kehakiman
Judicial power

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Zainal Arifin Mochtar

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar